di bawah ini yang bukan merupakan pahlawan pergerakan nasional indonesia ialah

Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional

Pergerakansosialis.com – Perjuangan yang awalnya selalu menggunakan senjata, diubah menjadi menggunakan strategi politik dan semangat kebangsaan. Liberalisme diartikan kebebasan. Perjuangan ekonomi liberal dengan mengecam pemerintah yang ikut campur tangan dalam masalah perekonomian. Ekonomi Liberal menginginkan kekuatan ekonomi dibiarkan dan berkembang secara bebas. Liberalisme juga mempengaruhi bidang politik. Dalam hal ini Liberalisme bertujuan untuk mendapatkan pengakuan adanya kebebasan yang dimiliki oleh individu. Perkembangan paham Liberalisme juga mempengaruhi bidang agama. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan masing-masing individu untuk memilih suatu agama tanpa paksaan atau campur tangan dri pemerintah. Nasionalisme adalah suatu paham yang dapat memberi ilham kepada sebagian penduduk untuk bersatu dan dengan rasa kesetiaan yang mendalam megabdi kepentinganbangsa dan negara. Nasionalisme dapat terbentuk karena adanya perasaan senasib, persamaan budaya, persamaan karakter, dan persamaan keinginan untuk hidip bersama dalam suatu kelompok. Nasionalisme lahir di Inggris pada mulanya merupakan sikap bersatu untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya agar jangan sampai melepaskan diri. Nasionalisme Jerman pada awalnya muncul untuk melepaskan diri dari kekuasaan Austria.

Sosialisme muncul akibat adanya perkembangan industrialisasi yang ada di Eropa. Industrialisasi merupakan dampak dari adanya kebebasan individu dalam bidang ekonomi yang akhirnya melahirkan golongan kapitalisme atau pemilik modal. Golongan kapitalis menjadi golongan yang menguasai bidang perekonomian dan mengadakan penindasan terhadap golongan buruh. Dalam masyarakat berkembang adanya suatu kelompok yang mementingkan kedudukan dan status golongan buruh. Inilah yang disebut golongan sosialis. Adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paham demokrasi pertama kali dilaksanakan di Yunani yaitu Polis Athena yang berupa demokrasi langsung. Kekuasaan raja-raja di Eropa yang sifatnya absolut mulai ditumbangkan dan ditentang oleh rakyat sehingga memunculkan pemerintahan yang demokratis. Paham demokrasi pada intinya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia.  Demokrasi parlementer yang menempatkan kedudukan parlemen (badan legislatif) lebih tinggi dari pada badan eksekutif.  Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan, dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh konggres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Sistem seperti ini dianut oleh negara Amerika Serikat.  Sistem demokrasi melalui referendum, dalam sistem ini setiap negara bagian memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sistem ini rakyat berperan sebagai badan pengawas melalui sistem referendum. Contoh negara yang melaksanakan sistem ini ialah Swiss. B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DAN AWAL MUNCULNYA KESADARAN NASIONALISME DI INDONESIA. Pada akhir abad ke 19 sistem pendidikan yang berkembang di indonesia semakin banyak. Sistem pendidikan ini diselenggarakan oleh kelompok agama ataupun oleh poemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok agama lebih menitikberatkan pada pendidikan agama. Sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda menekankan sistem pendidikan barat yang memiliki kurikulum yang jelas. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda pada awalnya hanyalah sebagai usaha Belanda untuk memenuhi tenaga kerja yang bisa mebaca dan menulis, yang nantinya akan disalurkan pada perkebunan-perkebunan atau kantor-kantor milik Belanda. Belanda menggunakan sistem deskriminatif, anak-anak bumi putera, sekolah yang dimasuki ialah sekolah khusus yang menggunakan kurikulum yang berbeda dengan anak-anak Eropa.Anak-anak yang boleh memasuki sekolah Eropa hanyalah anak-anak keturunan bangsawan atau yang orang tuanya bekerja di pmerintahan Belanda.

Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ternyata dalam jangka waktu yang panjang dapat mengubah kedudukan sosial di masyarakat dan melahirkan satu golongan baru dalam masyarakat yaitu golongan cendekiawan. Golongan inilah yang nantinya mengadakan perubahan mengenai sistem perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 1. Perjuangan bangsa Indonesia mulai menonjolkan persatuan. 2. Perjuangan tidk menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern. 3. Pemimpin perjuangan ialah golongan cerdik pandai. Pergerakan nasional ditandai dengan munculnya perubahan perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir bangsa barat dari bumi nusantara. Budi Utomo didirikan oleh pelajar STOVIA di bawah pimpinan dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama sehingga tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan Budi Utomo ialah untuk mencapai kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa. Memajukan pertanian, peternakan,dan perdagangan. Perkembangannya Budi Utomo tidak lagi bersifat lokal tetapi nasional. Sarekat Dagang Islam (1911) didirikan oleh seorang saudagar kaya raya H. Samanhudi di Laweyan (Surakarta). Latar belakang didirikannya SDI adalah terjadinya persaingan perdagangan antara pedagang pribumi dan pedagang asing, terutama yang berasal dari Cina atau Tionghoa.

Baca Juga : Makalah Perubahan Sosial

Pada masa HOS Tjokroaminoto, Sarekat Dagang Islam namanya diubah menjadi Sarekat Islam (SI), tahun 1912, pusat kedudukannya di Surabaya. Memajukan kepentingan rohani dn jasmani penduduk asli. Belanda khawatir SI akan menjadi besar sehingga Belanda mengadakan devide et impera antar anggota SI dengan cara menyusupkan idiologi komunis sehingga SI pecah menjadi SI Putih berhaluan Islam dan SI Merah berhaluan komunis. SI yang mendapat pengaruh komunis ialah SI cabang Semarang pimpinan Semaun. Dalam perkembangannya SI Putih menjadi Partsi Sarekat Islam dan SI Merah menjadi Partai Komunis Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Tiga Serangkai yang terdiri dari Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantoro, dr. Cipto Mangunkusumo, dan dr.EFE Douwes Dekker/Danur Dirjo Setiabudi, pada tahun 1912. Anggotanya terbuak untuk semua lapisan masyarakat. Cita-cita perjuangan IP disebarluaskan melalui surat kabar De Express. Karena IP merupakan partai yang tegas dan menyatakan ingin memerdekakan Indonesia, maka Belanda melarang IP beroperasi. Walaupun demikian tokoh-tokoh IP tetap berjuang seperti Ki Hajar Dewantoro yang mengkritik Belanda dengan tulisannya berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda. Organisasi ini didirikan oleh K.H.Ahmad dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta.

Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakansosialis.com – Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum selama memerintah tahun 1916-1921 menerapkan sistem politik moderat. 2) Muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah (Jambi, Pasar Rebo, Cimareme, Toli-Toli) sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat. 3) Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan, dengan acara membentuk komisi perubahan, yang bertugas meninjau kembali kekuasaan dewan rakyat dna struktur administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau dengan pribumi. Munculnya krisis ekonomi setelah PD I, mengharuskan gubernur Jenderal Fock yang menggantikan Van Limburg Stirum sejak tahun 1921 merubah politik kolonialnya, yakni lebih bersifat reaksioner dan keras. Hal ini menyebabkan strategi organisasi pergerakan nasional berubah ke radikal dan Non Kooperatif (sejak tahun 1922), bahkan mulai muncul pergerakan (1926) dengan wujud pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi, maka De Graff sebagai gubernur jenderal menggantikan Fock menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasionalis (tindakan cenderung represif). Puncak pelaksanaan sistem reaksioner dan penindasan terjadi pada masa gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936). Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap, seperti Bung Karno, Bung Hatta Dan Sutan Syahrir. Beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan, seperti PNI dan Partindo.

Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan pergaulan sosial antara ras-ras. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik yang sangat mencolok. Masyarakat Jawa dengan keras dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan-lapangan olahraga, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum dan daerah tempat dimana kediaman bangsa Belanda. Bentuk lahiriah wilayah Indonesia pada saat ini masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu. Anggota-anggota sosial yang dominan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa, di kota-kota mereka mempunyai daerah-daerah tempat tinggal yang khusus dan di bagian kota yang baik. Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka apabila tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lainnya. Dapat dinyatakan lebih konkrit, mereka hidup, bekerja dan membangun pada jalan yang sama sekali berbeda, dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama. Hanya pada hubungan-hubungan formal, seperti hubungan majikan dengan buruh atau hubungan tuan dengan hamba, terjadilah kontak tetapi kontak yang menunjukan ketidaksamaan tersebut. Bilamana kontak sosial tidak dapat di hindari, maka jarak sosial itu diterbitkan dan di lambangi dengan berbagai macam etiket dan berbagai macam mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Semua bentuk pemisahan yang mencolok itu di institusionalisasikan untuk mencegah kontak sosial pada tingkat – tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Dilihat dari segi ini, maka masyarakat kolonial itu sunggun -sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta. Tahun 1930 jumlah seluruh penduduk bumiputra di Jawa hampir mendekati 41.000.000 sedangkan untuk jumlah penduduk Eropa hampir 200.000. Berarti jumlah penduduk Eropa hanya sebesar 0,5% dari penduduk bumiputra. Penduduk yang sedikit banyak boleh dikatakan penduduk kota hanya 3.500.000 atau 8,5% dari seluruh penduduk Jawa. Dari jumlah itu golonga Eropa seluruhnya berjumlah 650.000. 64,5%. dalam waktu 30 tahun jumlah mereka bertambah tiga kalilipat. Kenaikan jumlah masyarakat Eropa ini dikarenakan karena adanya perluasan aparatur pemerintah dan perusahaan-perusahaan Barat. Sesuatu hal yang menarik perhatian bahwa pada periode itu juga pendudukan dan pekerjan terbuka lebih besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun bagsa Indonesia dapat diangkat pada fungsi-fungsi taraf menengah, tapi bagian-bagian tingginya sebagian diisi oleh orang-orang Eropa, yaitu Indo Eropa atau mereka yang di datangkan ke Jawa dari negeri Belanda. Dari sini dapat ditemukan adanya prinsip diskriminasi ras. 92,2% dari pegawai-pegawai tinggi pada dinas-dinas pemerintah adalah orang Eropa.

Baca Juga : Teori Gerakan Sosial

Pada berbagai cabang fungsi-fungsi golongan administratif golongan Eropa menjadi mayoritasnya, misalnya 77% dalam staf teknis, 83% dalam staf pengawasan, dan 67% dalam sataf keuangan. Sedangkan 6,4% bangsa Indonesia. Selain digolongkan berdasarkan kriteria diskriminasi ras, stratifikasi sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat kolonial ini dapat digolongkan berdasarkan tipe tempat tinggal. Tahun 1930 jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang bagi golongan Eropa dan 4,7 orang bagi bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat dari material yang tidak permanen, sedangkan untuk golongan bumiputra 40%. Jumlah rumah batu yang didiami golongan Eropa berjumlah 35.890 buah, sedangkan yang didiami golongan bumuputra berjumlah 352.353 buah. Rumah dengan gaya modern juga menjadi tanda status kehidupan yang tinggi. Lokasi rumah yang khusus, ukuran besarnya, struktur dan susunannya. Semua itu secara langsung menunjukan status pemiliknya. Rumah-rumah priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu seperti halnya rumah-rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi sedangkan pegawai-pegawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk-penduduk desa di rumah -rumah bambu. Namun mengenai hal ini belum dapat dibuat anilisis statistik dari data sosial ekonomi mengenai unsur kebudayaan ini.