kondisi sosial politik indonesia pasca kekalahan jepang dalam perang pasifik

Kondisi Sosial Politik Indonesia Masa Jepang Dan Belanda Kondisi Sosial Politik Indonesia Masa Jepang Dan Belanda

Pergerakansosialis.com – Sebelum Indonesia merdeka masyarakat Indonesia belum mengenal ajaran agam Islam seperti saat ini, karena rakyatnya dikuasai oleh negara lain. Pada masa penjajahan Jepang keadaan bangsa Indonesia mulai berubah karena kedatangan Jepang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Jepang memberi kesempatan sebagan rakyat Indonesia untuk sekolah sehingga sedikit banyak rakyat Indonesia mulai berusaha untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk merdeka secara mutlak tanpa bantuan dari Jepang. Namun, untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Banyak halangan yang harus dilewati, terutama dalam peyebaran agama Islam. Untuk itu pemakalah memaparkan bagaimana peradaban Islam pada masa penjajahan Jepang. 1. Bagaimana Kondisi Sosial Politik Keagamaan Masyarakat Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang? 3. Bagaimana Usaha-Usaha Tokoh Islam Membangun Peradaban Islam di Indonesia Masa Penjajahan? 1. Untuk mengetahui Kondisi Sosial Politik Keagamaan Masyarakat Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. 3. Untuk mengetahui Usaha-Usaha Tokoh Islam Membangun Peradaban Islam di Indonesia Masa Penjajahan. Pada masa kedudukan Jepang ajaran yang marak yaitu Shinthoisme tentang Hakko Ichiu yang berarti kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran tersebut memotivasi bangsa dan pemerintah Jepang untuk membangun masyarakat di bawah kendali Jepang.

Semangat tersebut diaktualisasikan dalam bentuk imperialisme dan ekspansi. Pada tanggal 8 Maret 1942 panglima tentara Hindia Belanda menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat di Kalijati kepada angkatan perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Sejak saat itu Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan Jepang dan Belanda kehilangan atas hak Indonesia. Kebijakan pertama Jepang pada Indonesia diberlakukan Dai Nippon yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Keluarnya UU tersebut menjadikan organisasi nasional saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus dilumpuhkan. Dalam rangka menancapkan kekuasaan di Indonesia, pemerintah militer Jepang melancarkan strategi politisnya dengan membentuk gerakan tiga A. Gerakan ini merupakan upaya untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya. Gerakan tiga A dalam realisasinya tidak mampu bertahan lama karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi.

Ketidak suksesan gerakan tiga A membuat Jepang mencari bentuk lain untuk dapat menarik simpati rakyat dengan cara menawarkan kerjasama dengan para pemimpin Indonesia untuk membentuk “Putera”. Jepang berharap Putera dapat menjadi wadah untuk menggalang persatuan dan menjadi kekuatan tersembunyi. Keberhasilan organisasi Putera tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin serta tingginya kepercayaan rakyat Indonesia pada para tokoh nasional. Langkah Jepang selanjutnya yaitu membentuk Dinas Polisi Rahasia yang disebut Kemtai yang bertugas mengawasi dan menghukum pelanggaran terhadap pemerintah Jepang Kemtai ini menyebabkan tokoh pergerakan nasional Indonesia bersikap kooperatif karena untuk menghindari kekejaman Kemtai yang sangat terkenal. Selain kebijakan politik di atas pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan dalam melakukan birokrasi pemerintahan diantaranya menbentuk organisasi pemerintah ditingkat pusat (Departemen) dan membentuk couw sang in (Dewan Penasehat). Berdirinya beberapa negara Islam di kepulauan Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam berhasil mempersatukan kelompok etnis yang terdiri atas ratusan suku yang ada dikepulauan ini.

Baca Juga :Orang Konservatif Di Tengah Radikalisasi Pergerakan

Islam Indonesia telah membentuk institui politik sejak abad ke-13. Namun, institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Adab ke-16 merupakan saksi munculnya kerajaan Islam terutama di Jawa. Namun, beberapa daerah pedalaman masih bersifat Hindu-Budha. Kerajaan-kerajaan Islam pada umumnya berdiri setelah kerajaan lama bercorak Budha atau Hindu mengalami kemunduran. Wilayah kerajaan itu pada umumnya Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, dan beberapa kerajaan yanng bersifat tribal lainnya. Kota Samudera yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Shalih sangat berpengaruh dalam islamisasi di wlayah sekitarnya seperti Malaka, Pidie, dan Aceh. Kerajaan Samudera Pasai mulai berkembang sebagai pusat pedagangan dan pusat perkembangan Islam di Selat Malaka sejak akhir abad 13-16. Sebagai pusat perdagangan, kerajaan Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas beridentitas ketuhanan yang dinamakan dirham yang sistem penempaannya berpengaruh didunia Melayu. Mata uang tersebut sampai sekarang dianggap sebagai mata uang emas tertua yang pernah dikeluarkan oleh sebuah kerajaan Islam di Asia Tenggara. Samudera Pasai merupakan bagian dari wilayah kerajaan Aceh.