lahirnya organisasi organisasi pergerakan nasional di indonesia

Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakansosialis.com – Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum selama memerintah tahun 1916-1921 menerapkan sistem politik moderat. 2) Muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah (Jambi, Pasar Rebo, Cimareme, Toli-Toli) sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat. 3) Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan, dengan acara membentuk komisi perubahan, yang bertugas meninjau kembali kekuasaan dewan rakyat dna struktur administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau dengan pribumi. Munculnya krisis ekonomi setelah PD I, mengharuskan gubernur Jenderal Fock yang menggantikan Van Limburg Stirum sejak tahun 1921 merubah politik kolonialnya, yakni lebih bersifat reaksioner dan keras. Hal ini menyebabkan strategi organisasi pergerakan nasional berubah ke radikal dan Non Kooperatif (sejak tahun 1922), bahkan mulai muncul pergerakan (1926) dengan wujud pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi, maka De Graff sebagai gubernur jenderal menggantikan Fock menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasionalis (tindakan cenderung represif). Puncak pelaksanaan sistem reaksioner dan penindasan terjadi pada masa gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936). Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap, seperti Bung Karno, Bung Hatta Dan Sutan Syahrir. Beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan, seperti PNI dan Partindo.

Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan pergaulan sosial antara ras-ras. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik yang sangat mencolok. Masyarakat Jawa dengan keras dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan-lapangan olahraga, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum dan daerah tempat dimana kediaman bangsa Belanda. Bentuk lahiriah wilayah Indonesia pada saat ini masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu. Anggota-anggota sosial yang dominan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa, di kota-kota mereka mempunyai daerah-daerah tempat tinggal yang khusus dan di bagian kota yang baik. Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka apabila tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lainnya. Dapat dinyatakan lebih konkrit, mereka hidup, bekerja dan membangun pada jalan yang sama sekali berbeda, dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama. Hanya pada hubungan-hubungan formal, seperti hubungan majikan dengan buruh atau hubungan tuan dengan hamba, terjadilah kontak tetapi kontak yang menunjukan ketidaksamaan tersebut. Bilamana kontak sosial tidak dapat di hindari, maka jarak sosial itu diterbitkan dan di lambangi dengan berbagai macam etiket dan berbagai macam mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Semua bentuk pemisahan yang mencolok itu di institusionalisasikan untuk mencegah kontak sosial pada tingkat – tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Dilihat dari segi ini, maka masyarakat kolonial itu sunggun -sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta. Tahun 1930 jumlah seluruh penduduk bumiputra di Jawa hampir mendekati 41.000.000 sedangkan untuk jumlah penduduk Eropa hampir 200.000. Berarti jumlah penduduk Eropa hanya sebesar 0,5% dari penduduk bumiputra. Penduduk yang sedikit banyak boleh dikatakan penduduk kota hanya 3.500.000 atau 8,5% dari seluruh penduduk Jawa. Dari jumlah itu golonga Eropa seluruhnya berjumlah 650.000. 64,5%. dalam waktu 30 tahun jumlah mereka bertambah tiga kalilipat. Kenaikan jumlah masyarakat Eropa ini dikarenakan karena adanya perluasan aparatur pemerintah dan perusahaan-perusahaan Barat. Sesuatu hal yang menarik perhatian bahwa pada periode itu juga pendudukan dan pekerjan terbuka lebih besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun bagsa Indonesia dapat diangkat pada fungsi-fungsi taraf menengah, tapi bagian-bagian tingginya sebagian diisi oleh orang-orang Eropa, yaitu Indo Eropa atau mereka yang di datangkan ke Jawa dari negeri Belanda. Dari sini dapat ditemukan adanya prinsip diskriminasi ras. 92,2% dari pegawai-pegawai tinggi pada dinas-dinas pemerintah adalah orang Eropa.

Baca Juga : Teori Gerakan Sosial

Pada berbagai cabang fungsi-fungsi golongan administratif golongan Eropa menjadi mayoritasnya, misalnya 77% dalam staf teknis, 83% dalam staf pengawasan, dan 67% dalam sataf keuangan. Sedangkan 6,4% bangsa Indonesia. Selain digolongkan berdasarkan kriteria diskriminasi ras, stratifikasi sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat kolonial ini dapat digolongkan berdasarkan tipe tempat tinggal. Tahun 1930 jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang bagi golongan Eropa dan 4,7 orang bagi bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat dari material yang tidak permanen, sedangkan untuk golongan bumiputra 40%. Jumlah rumah batu yang didiami golongan Eropa berjumlah 35.890 buah, sedangkan yang didiami golongan bumuputra berjumlah 352.353 buah. Rumah dengan gaya modern juga menjadi tanda status kehidupan yang tinggi. Lokasi rumah yang khusus, ukuran besarnya, struktur dan susunannya. Semua itu secara langsung menunjukan status pemiliknya. Rumah-rumah priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu seperti halnya rumah-rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi sedangkan pegawai-pegawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk-penduduk desa di rumah -rumah bambu. Namun mengenai hal ini belum dapat dibuat anilisis statistik dari data sosial ekonomi mengenai unsur kebudayaan ini.

Organisasi Pergerakan Nasional Tujuan Dan Tokoh Organisasi Pergerakan Nasional Tujuan Dan Tokoh

Pergerakansosialis.com – Dalam kesepakatan itu ditekankan pada upaya Perhimpunan Indonesia tetap pada garis perjuangan kebangsaan dan diharapkan PKI dengan ormas-ormasnya tidak menghalang-halangi Perhimpunan Indonesia dalam mewujudkan citacitanya. Cita-cita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam 4 pokok ideologi dengan memerhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925. Keempat pokok ideologi tersebut adalah kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya. Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain. PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut. 1. Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam lokal. 2. Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI.

Akibatnya SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat. 1. Propagandanya yang sangat menarik. 2. Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan. 3. Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain. 4. Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis. 5. Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya.

Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia. Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut. 1. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa. 2. PKI sebagai partai massa telah dilarang. 3. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional.

Baca Juga : Sebagai Wujud Harapan Kartini

Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut. 2. bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional. Menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah nonkooperasi. Menetapkan garis politik memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan sebagainya. Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya pernyataan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club, dan Algemeene Studie Club. Berikut ini ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan untuk memperkokoh diri dan berpengaruh di masyarakat.

Ke dalam, mengadakan usaha-usaha dari dan untuk lingkungan sendiri seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, bank dan sebagainya. Keluar, dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat kabar Banteng Priangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Kegiatan PNI ini cepat menarik massa dan hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat bahkan dengan tindakantindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu, Ir. Soekarno dengan kepiawaiannya melakukan pembelaan yang diberi judul “Indonesia Menggugat”. Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan keberlangsungan partai. Dalam suatu kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo.