organisasi pergerakan nasional indonesia

MATERI UH KLS 8 Kualitas Penduduk Dan Pergerakan Nasional MATERI UH KLS 8 Kualitas Penduduk Dan Pergerakan Nasional
Pergerakansosialis.com – Politik etis adalah program peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah jajahan Belanda. Bidang politik: politik adu domba, kedudukan Bupati dijadikan sebagai pegawai negeri. Bidang ekonomi: Sistem tanam paksa (cultuurstelsel), politik pintu terbuka (liberal). Bidang Sosial: Diskriminasi ras, intimidasi. Bidang Budaya: masuknya budaya barat ke Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menyaring buda barat yang masuk. Apa yang dimaksud dengan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif? Perjuangan kooperatif (moderat) adalah perjuangan bangsa Indonesia yang masih mau bekerjasama dengan pihak Belanda, contohnya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Perjuangan nonkooperatif (radikal) adalah perjuangan bangsa Indonesia yang tidak mau bekerjasama dengan pihak Belanda, contohnya peperangan, PI, PNI. 5 faktor pendorong pergerakan nasional dari dalam negeri! 7. Sebutkan 5 faktor pendorong pergerakan nasional dari luar negeri! Berkembangnya organisasi etnik, kedaerahan dan keagamaan. • Pada awal abad XX sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa. • Sekolah kedokteran bernama STOVIA (School tot Opleideing van Inlandsche Aartsen) terdapat di Jakarta.

• tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kongres I Budi Utomo dilaksanakan Oktober 1928 di Jogjakarta. Perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908! 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI), oleh KH Samanhudi dan RM Tirtoadisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Cina. Pada tahun 1913 Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. • Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. • pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai E.F.E. Douwes Dekker (Danudirjo Setiabudi), R.M. Suwardi Suryaningrat, dan dr. • mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 1922 Indische Vereeniging berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging dengan kegiatan utama politik. Tahun 1925 berubah menjadi Perhimpinan Indonesia (PI). Abdulmajid Joyoadiningrat, Iwa Kusumasumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Ir Soekarno. Tujuan Partai Nasional Indonesia adalah Indonesia Merdeka, dengan ideologi nasionalisme. Partai Nasional Indonesia mengadakan kegiatan konkrit baik politik, sosial maupun ekonomi. 1) Menerima lagu ‘Indonesia Raya’ ciptaan WR. Tokoh: KH.Hasyim ashari, KH.

Aceh sendiri menerima Islam dari Pasai pada pertengahan abad 14. Kerajaan Aceh bermula dari penggabungan dua negara kecil (Lamuri dan Aceh Dar al-kamal) abad 10 H/16 M. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh merupakan bagian dari kerajaan Pidie. · Persatuan Lembaga-lembaga sosial keagamaan islam di Indonesia sangat besar peranannya seperti Pengusaha dan lain-lainnya. Selain itu ada juga yang disebut NU, lembaga ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, terutama dalam bidang pembinaan pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Begitu juga dengan Muhamadiyah, lembaga ini bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan. Banyak sekolah didirikan baik sekolah agama maupun sekolah umum diberbagai tempat di Indonesia. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga lainnya yang bersifat kemasyarakatan yang berada di daerah-daerah yang lebih rendah seperti desa, RT, RW. Negara (penguasa) tampaknya dalam hal ini dapat pula dikatakan sebagai subyek dominan yang tanpa sadar menerjemahkan praktik-praktik kolonialisme dalam kebijakannya. Dalam konteks politik keagamaan, dapat disebutkan misalnya, pendisiplinan terhadap ajaran agama yang benar dan yang dianggap salah, termasuk melakukan kontrol terhadap keyakinan keagamaan yang dianggap sesat.

Otoritas penghakiman oleh negara (kuasa) dalam konteks politik keagamaan merupakan bagian politik kolonial, yang tanpa disadari memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan mental bangsa ini. Sejarah mencatat, kolonialisme pernah ratusan tahun mencengkram negeri ini. Kurang lebih tiga setengah abad. Dari kedatangan sebagai pedagang kemudian menjadi imperialis, dilakukan kolonial untuk menguasai teritorial nusantara. Letupan perlawanan oleh bangsa ini pun terjadi ketika kekerasan imperialisme mulai menindas dan berkeinginan menguras dan menindas rakyanya. Diantara tokoh kolonial Belanda yang memiliki peran besar terhadap sejarah imperialisme di negeri ini adalah Christiaan Snouck Hurgronje. Tokoh politik Belanda ini merupakan politisi kolonial yang dalam pemikiran politiknya untuk menguasai masyarakat nusantara lebih banyak mempresentasikan strategi perang dengan pendekatan keyakinan (agama) dan tidak perlu menekan perlawanan penduduk jajahan secara terus menerus dengan senjata. Dialah tokoh yang merekomendasikan pemetaan politik kepada Pemerintah Belanda untuk meredam perlawanan masyarakat. Baginya, Pemerintah Belanda harus memisahkan (pemecahan) masyarakat dari gerakan-gerakan perlawanan yang mengusung spirit IslamPolitik.

Baca Juga : Sejarah Latar Belakang Pergerakan Nasional

Pada pandangan politik Belanda, mereka tidak melihat bahaya apa pun dari perlawanan masyarakat yang terjajah, selain kefanatikan beragama (Islam). Sehingga mereka berkeyakinan gerakan-gerakan perlawanan paling berbahaya dan mengancam kekuasaan kolonial adalah umat Islam (nusantara) yang fanatik. Pasa saat itu muncul politik perjanjian, politik ini memfokuskan pada pemisahan praktik keagaman umat Islam sangat berpengaruh terhadap mentalitas keyakinan umat Islam kemudian. Materi pengkatagorian dari urusan ubudiayah (ibadah), muamalat (hubungan sosial), hingga gerakan Islam politik (perang sabil), menjadi stategi baru pemerintah kolonial menguasai negeri ini. Belanda berkeyakinan bahwa persoalan ubudiyah dan muamalat umat Islam sangat sensitif untuk ditekan. Karena itu, Pemerintah Belanda mengawasi dan mengontrol aktivitas umat Islam yang mengarah pada kegiatan politik. Namun sebaliknya, membebaskan umat dalam melaksanakan kegiatan ubudiyah dan muamalat. Untuk menyukseskan proyeknya, Snouck merumuskan strategi perang, yang dalam sejarah disebut-sebut dengan gaya politik belah bambu (tipudaya), yakni siasat pemisahan (pemecahan) aktivitas umat Islam dari urusan ibadah, muamalat, dan politik.

Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakansosialis.com – Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum selama memerintah tahun 1916-1921 menerapkan sistem politik moderat. 2) Muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah (Jambi, Pasar Rebo, Cimareme, Toli-Toli) sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat. 3) Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan, dengan acara membentuk komisi perubahan, yang bertugas meninjau kembali kekuasaan dewan rakyat dna struktur administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau dengan pribumi. Munculnya krisis ekonomi setelah PD I, mengharuskan gubernur Jenderal Fock yang menggantikan Van Limburg Stirum sejak tahun 1921 merubah politik kolonialnya, yakni lebih bersifat reaksioner dan keras. Hal ini menyebabkan strategi organisasi pergerakan nasional berubah ke radikal dan Non Kooperatif (sejak tahun 1922), bahkan mulai muncul pergerakan (1926) dengan wujud pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi, maka De Graff sebagai gubernur jenderal menggantikan Fock menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasionalis (tindakan cenderung represif). Puncak pelaksanaan sistem reaksioner dan penindasan terjadi pada masa gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936). Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap, seperti Bung Karno, Bung Hatta Dan Sutan Syahrir. Beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan, seperti PNI dan Partindo.

Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan pergaulan sosial antara ras-ras. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik yang sangat mencolok. Masyarakat Jawa dengan keras dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan-lapangan olahraga, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum dan daerah tempat dimana kediaman bangsa Belanda. Bentuk lahiriah wilayah Indonesia pada saat ini masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu. Anggota-anggota sosial yang dominan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa, di kota-kota mereka mempunyai daerah-daerah tempat tinggal yang khusus dan di bagian kota yang baik. Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka apabila tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lainnya. Dapat dinyatakan lebih konkrit, mereka hidup, bekerja dan membangun pada jalan yang sama sekali berbeda, dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama. Hanya pada hubungan-hubungan formal, seperti hubungan majikan dengan buruh atau hubungan tuan dengan hamba, terjadilah kontak tetapi kontak yang menunjukan ketidaksamaan tersebut. Bilamana kontak sosial tidak dapat di hindari, maka jarak sosial itu diterbitkan dan di lambangi dengan berbagai macam etiket dan berbagai macam mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Semua bentuk pemisahan yang mencolok itu di institusionalisasikan untuk mencegah kontak sosial pada tingkat – tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Dilihat dari segi ini, maka masyarakat kolonial itu sunggun -sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta. Tahun 1930 jumlah seluruh penduduk bumiputra di Jawa hampir mendekati 41.000.000 sedangkan untuk jumlah penduduk Eropa hampir 200.000. Berarti jumlah penduduk Eropa hanya sebesar 0,5% dari penduduk bumiputra. Penduduk yang sedikit banyak boleh dikatakan penduduk kota hanya 3.500.000 atau 8,5% dari seluruh penduduk Jawa. Dari jumlah itu golonga Eropa seluruhnya berjumlah 650.000. 64,5%. dalam waktu 30 tahun jumlah mereka bertambah tiga kalilipat. Kenaikan jumlah masyarakat Eropa ini dikarenakan karena adanya perluasan aparatur pemerintah dan perusahaan-perusahaan Barat. Sesuatu hal yang menarik perhatian bahwa pada periode itu juga pendudukan dan pekerjan terbuka lebih besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun bagsa Indonesia dapat diangkat pada fungsi-fungsi taraf menengah, tapi bagian-bagian tingginya sebagian diisi oleh orang-orang Eropa, yaitu Indo Eropa atau mereka yang di datangkan ke Jawa dari negeri Belanda. Dari sini dapat ditemukan adanya prinsip diskriminasi ras. 92,2% dari pegawai-pegawai tinggi pada dinas-dinas pemerintah adalah orang Eropa.

Baca Juga : Teori Gerakan Sosial

Pada berbagai cabang fungsi-fungsi golongan administratif golongan Eropa menjadi mayoritasnya, misalnya 77% dalam staf teknis, 83% dalam staf pengawasan, dan 67% dalam sataf keuangan. Sedangkan 6,4% bangsa Indonesia. Selain digolongkan berdasarkan kriteria diskriminasi ras, stratifikasi sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat kolonial ini dapat digolongkan berdasarkan tipe tempat tinggal. Tahun 1930 jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang bagi golongan Eropa dan 4,7 orang bagi bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat dari material yang tidak permanen, sedangkan untuk golongan bumiputra 40%. Jumlah rumah batu yang didiami golongan Eropa berjumlah 35.890 buah, sedangkan yang didiami golongan bumuputra berjumlah 352.353 buah. Rumah dengan gaya modern juga menjadi tanda status kehidupan yang tinggi. Lokasi rumah yang khusus, ukuran besarnya, struktur dan susunannya. Semua itu secara langsung menunjukan status pemiliknya. Rumah-rumah priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu seperti halnya rumah-rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi sedangkan pegawai-pegawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk-penduduk desa di rumah -rumah bambu. Namun mengenai hal ini belum dapat dibuat anilisis statistik dari data sosial ekonomi mengenai unsur kebudayaan ini.