tokoh pergerakan nasional indonesia

Pergerakan Nasional Terbentuknya Bangsa Indonesia Pergerakan Nasional Terbentuknya Bangsa Indonesia

Pergerakansosialis.com – Perasaan akan timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia telah tumbuh sejak lama, bukan secara tiba-tiba. Nasionalisme tersebut masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional.Nasionalisme yang bersifat menyeluruh dan meliputi semua wilayah Nusantara baru muncul sekitar awal abad XX.Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh dua faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Sejarah Masa Lampau yang GemilangIndonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Penderitaan Rakyat Akibat Penjajah. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis. Politik devide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat di Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda.

Pengaruh Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidikan Barat melahirkan golongan terpelajar. Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Peranan Bahasa Melayu. Di samping mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia juga memiliki bahasa pergaulan umum (Lingua Franca) yakni bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu berubah menjadi bahasa persatuan nasional Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa (bangsa kulit putih) menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904-1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia. Partai Kongres India. Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress (Partai Kongres India), atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesi, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Ghandi ini, terutama Satyagraha mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia.

Filiphina dibawah Jose Rizal. Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 – 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia. Hal-hal yang kiranya dianggap perlu dalam mencapai sebuah tujuan adalah pergerakan nasional Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam makalah ini, penulis akan berusaha membahas atau memaparkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia yang dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi hingga perjuangan organisasi tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan sehingga terbentuknya bangsa indonesia. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan.Masa pergerakan nasional (1908 – 1942), dibagi dalam tiga tahap berikut. 1) Masa pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. 2) Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). 3) Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan.

Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo.Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia.Pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik.Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam.Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak.Oleh karena itu agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim.

Baca Juga : Latar Belakang Munculnya Pergerakan Nasional

Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. 3.membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera. IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh Tiga Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia.Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indo). IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial.Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte (Prancis).

Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakansosialis.com – Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum selama memerintah tahun 1916-1921 menerapkan sistem politik moderat. 2) Muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah (Jambi, Pasar Rebo, Cimareme, Toli-Toli) sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat. 3) Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan, dengan acara membentuk komisi perubahan, yang bertugas meninjau kembali kekuasaan dewan rakyat dna struktur administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau dengan pribumi. Munculnya krisis ekonomi setelah PD I, mengharuskan gubernur Jenderal Fock yang menggantikan Van Limburg Stirum sejak tahun 1921 merubah politik kolonialnya, yakni lebih bersifat reaksioner dan keras. Hal ini menyebabkan strategi organisasi pergerakan nasional berubah ke radikal dan Non Kooperatif (sejak tahun 1922), bahkan mulai muncul pergerakan (1926) dengan wujud pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi, maka De Graff sebagai gubernur jenderal menggantikan Fock menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasionalis (tindakan cenderung represif). Puncak pelaksanaan sistem reaksioner dan penindasan terjadi pada masa gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936). Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap, seperti Bung Karno, Bung Hatta Dan Sutan Syahrir. Beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan, seperti PNI dan Partindo.

Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan pergaulan sosial antara ras-ras. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik yang sangat mencolok. Masyarakat Jawa dengan keras dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan-lapangan olahraga, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum dan daerah tempat dimana kediaman bangsa Belanda. Bentuk lahiriah wilayah Indonesia pada saat ini masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu. Anggota-anggota sosial yang dominan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa, di kota-kota mereka mempunyai daerah-daerah tempat tinggal yang khusus dan di bagian kota yang baik. Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka apabila tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lainnya. Dapat dinyatakan lebih konkrit, mereka hidup, bekerja dan membangun pada jalan yang sama sekali berbeda, dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama. Hanya pada hubungan-hubungan formal, seperti hubungan majikan dengan buruh atau hubungan tuan dengan hamba, terjadilah kontak tetapi kontak yang menunjukan ketidaksamaan tersebut. Bilamana kontak sosial tidak dapat di hindari, maka jarak sosial itu diterbitkan dan di lambangi dengan berbagai macam etiket dan berbagai macam mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Semua bentuk pemisahan yang mencolok itu di institusionalisasikan untuk mencegah kontak sosial pada tingkat – tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Dilihat dari segi ini, maka masyarakat kolonial itu sunggun -sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta. Tahun 1930 jumlah seluruh penduduk bumiputra di Jawa hampir mendekati 41.000.000 sedangkan untuk jumlah penduduk Eropa hampir 200.000. Berarti jumlah penduduk Eropa hanya sebesar 0,5% dari penduduk bumiputra. Penduduk yang sedikit banyak boleh dikatakan penduduk kota hanya 3.500.000 atau 8,5% dari seluruh penduduk Jawa. Dari jumlah itu golonga Eropa seluruhnya berjumlah 650.000. 64,5%. dalam waktu 30 tahun jumlah mereka bertambah tiga kalilipat. Kenaikan jumlah masyarakat Eropa ini dikarenakan karena adanya perluasan aparatur pemerintah dan perusahaan-perusahaan Barat. Sesuatu hal yang menarik perhatian bahwa pada periode itu juga pendudukan dan pekerjan terbuka lebih besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun bagsa Indonesia dapat diangkat pada fungsi-fungsi taraf menengah, tapi bagian-bagian tingginya sebagian diisi oleh orang-orang Eropa, yaitu Indo Eropa atau mereka yang di datangkan ke Jawa dari negeri Belanda. Dari sini dapat ditemukan adanya prinsip diskriminasi ras. 92,2% dari pegawai-pegawai tinggi pada dinas-dinas pemerintah adalah orang Eropa.

Baca Juga : Teori Gerakan Sosial

Pada berbagai cabang fungsi-fungsi golongan administratif golongan Eropa menjadi mayoritasnya, misalnya 77% dalam staf teknis, 83% dalam staf pengawasan, dan 67% dalam sataf keuangan. Sedangkan 6,4% bangsa Indonesia. Selain digolongkan berdasarkan kriteria diskriminasi ras, stratifikasi sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat kolonial ini dapat digolongkan berdasarkan tipe tempat tinggal. Tahun 1930 jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang bagi golongan Eropa dan 4,7 orang bagi bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat dari material yang tidak permanen, sedangkan untuk golongan bumiputra 40%. Jumlah rumah batu yang didiami golongan Eropa berjumlah 35.890 buah, sedangkan yang didiami golongan bumuputra berjumlah 352.353 buah. Rumah dengan gaya modern juga menjadi tanda status kehidupan yang tinggi. Lokasi rumah yang khusus, ukuran besarnya, struktur dan susunannya. Semua itu secara langsung menunjukan status pemiliknya. Rumah-rumah priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu seperti halnya rumah-rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi sedangkan pegawai-pegawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk-penduduk desa di rumah -rumah bambu. Namun mengenai hal ini belum dapat dibuat anilisis statistik dari data sosial ekonomi mengenai unsur kebudayaan ini.