tujuan pergerakan nasional indonesia

Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia

Pergerakansosialis.com – Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum selama memerintah tahun 1916-1921 menerapkan sistem politik moderat. 2) Muncul pemberontakan-pemberontakan di daerah (Jambi, Pasar Rebo, Cimareme, Toli-Toli) sebagai wujud kegelisahan dan penderitaan sosial masyarakat. 3) Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum berkeinginan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan, dengan acara membentuk komisi perubahan, yang bertugas meninjau kembali kekuasaan dewan rakyat dna struktur administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dengan sistem moderat ini tercipta hubungan baik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh organisasi pergerakan atau dengan pribumi. Munculnya krisis ekonomi setelah PD I, mengharuskan gubernur Jenderal Fock yang menggantikan Van Limburg Stirum sejak tahun 1921 merubah politik kolonialnya, yakni lebih bersifat reaksioner dan keras. Hal ini menyebabkan strategi organisasi pergerakan nasional berubah ke radikal dan Non Kooperatif (sejak tahun 1922), bahkan mulai muncul pergerakan (1926) dengan wujud pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat. Untuk mengatasi radikalisme yang semakin kuat dari peribumi, maka De Graff sebagai gubernur jenderal menggantikan Fock menerapkan politik penindasan dan bertindak secara keras terhadap para tokoh nasionalis (tindakan cenderung represif). Puncak pelaksanaan sistem reaksioner dan penindasan terjadi pada masa gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936). Pemerintah mengeluarkan aturan larangan berkelompok dan banyak tokoh nasional ditangkap, seperti Bung Karno, Bung Hatta Dan Sutan Syahrir. Beberapa organisasi pergerakan juga dibubarkan, seperti PNI dan Partindo.

Selain itu, adanya pembatasan-pembatasan pergaulan sosial antara ras-ras. Tidak adanya kontak sosial dan adanya pemisahan-pemisahan fisik yang sangat mencolok. Masyarakat Jawa dengan keras dilarang memasuki perkumpulan-perkumpulan, lapangan-lapangan olahraga, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum dan daerah tempat dimana kediaman bangsa Belanda. Bentuk lahiriah wilayah Indonesia pada saat ini masih menjadi bukti adanya pemisahan-pemisahan pada zaman kolonial itu. Anggota-anggota sosial yang dominan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Eropa, di kota-kota mereka mempunyai daerah-daerah tempat tinggal yang khusus dan di bagian kota yang baik. Karena pergaulan hidup antara golongan-golongan itu tertutup, maka apabila tidak ada kontak yang perlu, golongan-golongan itu berusaha menjauhkan diri satu sama lainnya. Dapat dinyatakan lebih konkrit, mereka hidup, bekerja dan membangun pada jalan yang sama sekali berbeda, dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan, kemampuan-kemampuan dan ideal-ideal yang tidak sama. Hanya pada hubungan-hubungan formal, seperti hubungan majikan dengan buruh atau hubungan tuan dengan hamba, terjadilah kontak tetapi kontak yang menunjukan ketidaksamaan tersebut. Bilamana kontak sosial tidak dapat di hindari, maka jarak sosial itu diterbitkan dan di lambangi dengan berbagai macam etiket dan berbagai macam mekanisme untuk melindungi diri sendiri. Semua bentuk pemisahan yang mencolok itu di institusionalisasikan untuk mencegah kontak sosial pada tingkat – tingkatan dimana ada kesamaan sosial atau keakraban.

Dilihat dari segi ini, maka masyarakat kolonial itu sunggun -sungguh menyerupai masyarakat yang berkasta. Tahun 1930 jumlah seluruh penduduk bumiputra di Jawa hampir mendekati 41.000.000 sedangkan untuk jumlah penduduk Eropa hampir 200.000. Berarti jumlah penduduk Eropa hanya sebesar 0,5% dari penduduk bumiputra. Penduduk yang sedikit banyak boleh dikatakan penduduk kota hanya 3.500.000 atau 8,5% dari seluruh penduduk Jawa. Dari jumlah itu golonga Eropa seluruhnya berjumlah 650.000. 64,5%. dalam waktu 30 tahun jumlah mereka bertambah tiga kalilipat. Kenaikan jumlah masyarakat Eropa ini dikarenakan karena adanya perluasan aparatur pemerintah dan perusahaan-perusahaan Barat. Sesuatu hal yang menarik perhatian bahwa pada periode itu juga pendudukan dan pekerjan terbuka lebih besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun bagsa Indonesia dapat diangkat pada fungsi-fungsi taraf menengah, tapi bagian-bagian tingginya sebagian diisi oleh orang-orang Eropa, yaitu Indo Eropa atau mereka yang di datangkan ke Jawa dari negeri Belanda. Dari sini dapat ditemukan adanya prinsip diskriminasi ras. 92,2% dari pegawai-pegawai tinggi pada dinas-dinas pemerintah adalah orang Eropa.

Baca Juga : Teori Gerakan Sosial

Pada berbagai cabang fungsi-fungsi golongan administratif golongan Eropa menjadi mayoritasnya, misalnya 77% dalam staf teknis, 83% dalam staf pengawasan, dan 67% dalam sataf keuangan. Sedangkan 6,4% bangsa Indonesia. Selain digolongkan berdasarkan kriteria diskriminasi ras, stratifikasi sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat kolonial ini dapat digolongkan berdasarkan tipe tempat tinggal. Tahun 1930 jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang bagi golongan Eropa dan 4,7 orang bagi bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat dari material yang tidak permanen, sedangkan untuk golongan bumiputra 40%. Jumlah rumah batu yang didiami golongan Eropa berjumlah 35.890 buah, sedangkan yang didiami golongan bumuputra berjumlah 352.353 buah. Rumah dengan gaya modern juga menjadi tanda status kehidupan yang tinggi. Lokasi rumah yang khusus, ukuran besarnya, struktur dan susunannya. Semua itu secara langsung menunjukan status pemiliknya. Rumah-rumah priyayi tinggi berukuran besar, dibuat dari batu seperti halnya rumah-rumah pegawai menengah dan pegawai tinggi sedangkan pegawai-pegawai rendahan bertempat tinggal di rumah-rumah kayu dan penduduk-penduduk desa di rumah -rumah bambu. Namun mengenai hal ini belum dapat dibuat anilisis statistik dari data sosial ekonomi mengenai unsur kebudayaan ini.